PERNYATAAN SIKAP: Penangkapan Pengunjung Atlantis Gym & Sauna

Updated: Dec 15, 2018

Merupakan Tindakan Tak Manusiawi dan adalah Bentuk Kriminalisasi Minoritas Seksual


Pada pukul 20.00, 21 Mei 2017, 144 laki-laki pengunjung dan staf Atlantis Gym & Sauna, Kelapa Gading, ditangkap dan dibawa ke Polres Jakarta Utara. Menurut polisi, penangkapan ini dilakukan karena korban melanggar Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khusus Pasal 36 Jo Pasal 10 dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat 2.


Menurut laporan pendamping korban, pengunjung dan staf Atlantis dalam keadaan telanjang digelandang dan difoto tanpa busana. Walaupun tidak ada pers pada saat penangkapan, foto-foto korban sudah disebar oleh pihak kepolisian kepada media dan pengguna sosial media seperti WhatsApp dan Twitter. Foto-foto tersebut sudah menjadi viral. Bukan hanya foto tetapi juga nama, tempat tinggal, umur, agama, dan informasi pribadi lain dari korban juga sudah disebar di sosial media. Ini mengancam keamanan korban, dan merupakan tindakan kekerasan terhadap mereka.

Semua barang korban juga disita dan dijadikan alat bukti, termasuk barang yang menyimpan informasi pribadi seperti telepon genggam.


Penangkapan pengunjung dan staf Atlantis merupakan kejadian buruk karena jelas melakukan tindakan dehumanisasi atas kelompok minoritas gender dan seksual. Kejadian ini juga merupakan pelanggaran hak semua warga negara atas privasi dan keamanan. Penyebaran foto-foto korban tanpa busana serta informasi identitas korban juga merupakan pelanggaran hak privasi, apalagi karena penangkapan terjadi di ranah pribadi.


Kami khawatir ini bisa memicu lebih banyak tindak kekerasan lagi terhadap kelompok minoritas, serta mendukung upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengkriminalisasikan kelompok minoritas seksual dan gender.


Kami, komite Women’s March Jakarta, sangat menyayangkan kejadian tersebut, dan meminta kepolisian untuk:

  1. Berhenti menyebarluaskan foto dan informasi identitas korban, baik pada kasus ini maupun pada kasus lain. Kepolisian harus menghargai dan menghormati informasi data pribadi warga negara;

  2. Memenuhi hak praduga tak bersalah bagi korban;

  3. Mengingat bahwa perilaku dan hubungan homoseksual tidak merupakan tindakan melawan hukum dalam Republik Indonesia.

©2020 Jakarta Feminist. Dibuat dengan Wix.com