PERNYATAAN SIKAP: Kasus Kekerasan Seksual Anak TK di Bogor


Untuk kesekian kalinya, kasus kekerasan seksual kembali terjadi. Data Komnas Perempuan tahun 2015 menunjukkan bahwa setiap hari, sedikitnya 35 perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Hal itu berarti bahwa setiap dua jam, tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Statistik ini hanya ‘puncak gunung es’ karena lebih banyak lagi kasus-kasus yang tak dilaporkan.


Kasus terkini terjadi pada 10 Mei 2017 dan menimpa seorang siswi TK Negeri Mexindo di Kota Bogor, Jawa Barat. Balita berusia 4,5 tahun ini menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh penjaga sekolahnya. Namun, hingga saat ini, pihak sekolah dan kepolisian belum melakukan tindakan tegas. Pihak sekolah pun masih mempekerjakan sang penjaga sekolah.  


Sementara itu, pihak kepolisian juga tak bertindak proaktif dan malah meminta orangtua sang anak untuk pasrah. Orangtua korban telah memberikan bukti maupun saksi kepada kepolisian tetapi penanganan kasusnya tak mengalami kemajuan. Gelar perkara pun juga belum dilakukan.


Pada bulan Juli tahun ini, kota Bogor dianugerahi penghargaan ‘Kota Layak Anak’ oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melihat kejadian pencabulan anak berusia 4,5 tahun serta pelannya respons kepolisian, dapatkah kota Bogor disebut sebagai Kota Layak Anak?


Kekerasan seksual bukanlah masalah kecil karena berdampak jangka panjang. Luka fisik memang bisa sembuh namun bagaimana dengan luka psikologis, yang tak mungkin hilang bertahun-tahun dan berpengaruh besar terhadap perkembangan mental anak. Anak akan merasa takut, punya rasa cemas berlebihan, sulit makan, dan sulit tidur karena mimpi buruk.   


Gangguan psikis lainnya adalah pertumbuhan anak terhambat sehingga mempengaruhi prestasi akademik, kurang kreatif, dan tak produktif. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual terancam memiliki masa depan suram apabila tak mendapatkan penanganan dengan baik.


Padahal, pasal 4 Undang Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa:

  1. Dengan melihat dasar hukum dan Undang-Undang terkait perlindungan anak yang sudah ada, kami sangat menyayangkan sikap pihak kepolisian dan belum adanya penanganan komprehensif. Sebagai institusi yang memiliki motto “Melindungi dan Mengayomi Masyarakat”, sudah seharusnya kepolisian menuntaskan kasus ini. Semakin banyak tersangka yang tak dibawa ke pengadilan, maka semakin banyak pula anak anak yang terancam dengan kehadiran para predator semacam ini. Kami meminta agar pihak kepolisian tidak mengulur-ulur waktu untuk menuntaskan kasus ini dan kasus-kasus kekerasan seksual lainnya.

  2. Menyayangkan tindakan dan sikap TKN Mexindo dan Dinas Pendidikan Kota Bogor yang belum berpihak kepada keadilan korban. Fakta bahwa tersangka masih dipekerjakan di sekolah adalah ancaman bagi semua siswa-siwsi TKN Mexindo karena tersangka bisa mengulangi perbuatannya. Kami meminta agar pihak sekolah segera mengeluarkan tersangka dari sekolah. Kami juga mendorong Dinas Pendidikan agar menonaktifkan tersangka. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan dan merendahkan harkat manusia yang sangat mendasar.

  3. Mendesak pemerintah kota Bogor, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor untuk menaruh perhatian untuk penyelesaian kasus ini dan kasus kekerasan seksual lainnya.

  4. Meminta kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2017, mengingat pentingnya peraturan ini untuk segera bisa diterapkan dalam kondisi kekerasan seksual yang sangat tinggi di Indonesia.

Recent Posts

See All

©2020 Jakarta Feminist. Dibuat dengan Wix.com